Mega Putuskan Jokowi Capres Sejak Dua Pekan Lalu?

 TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden. Namun, PDI-P belum memastikan waktu pendeklarasian Jokowi. "Keputusan diambil sekitar dua pekan lalu," kata sumber di lingkaran yang dekat dengan Megawati, Jumat, 28 Februari 2014.

Dia menjelaskan, PDI-P menggodok berbagai macam skenario untuk menentukan siapa calon presiden yang diusung. Simulasi itu mengerucut pada dua nama, yakni memasangkan Megawati dengan Jokowi atau memasangkan Jokowi dengan tokoh lain sebagai calon wakil presiden. Simulasi ini lantas diuji melalui survei. (baca:Jokowi Maju, 8 Partai Tergusur)

Hasil survei di sejumlah lembaga menunjukkan Jokowi jauh mengalahkan Megawati. Sumber ini menuturkan, selain mendengar suara internal, Megawati juga mendengar pandangan sejumlah ahli politik yang dikoordinasi oleh Cornelis Lay, yang juga guru besar Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. (Baca:Dua Tafsir Blusukan Bareng Jokowi-Ahok ). 

Dia membantah jika keputusan Megawati diambil seusai lawatan ke sejumlah negara. Sebelumnya Megawati sempat bertandang ke Hong Kong, Italia , Singapura sebelum kembali ke Indonesia. Menurut sumber ini, mencuatnya nama Jokowi memang tak terbendung lagi. "Sejauh ini belum ada faktor yang membuat Megawati berubah pikiran," kata sumber ini.(baca:Popularitas Jokowi Selamatkan PDIP)

Meskipun sudah memutuskan nama Jokowi, sumber ini tak menampik bahwa suara untuk mencalonkan Megawati tetap ada. Dia beralasan, aspirasi ini disampaikan mereka yang loyal kepada Megawati. Sumber ini menjelaskan, sepeninggal Taufik Kiemas, Megawati lebih independen dalam mengambil keputusan. "Beliau sekarang terlihat lebih percaya diri," kata dia.

Sumber ini menjelaskan, saat ini masih ada perbedaan pandangan mengenai kapan deklarasi Jokowi. Ada yang berpandangan deklarasi dilakukan sebelum masa kampanye rapat akbar. Namun, ada juga yang berpandangan deklarasi dilakukan saat hari terakhir rapat akbar. "Sekarang tergantung Megawati."(baca:Jokowi Capres, Demokrat Setia dengan Konvensi)

WAYAN AGUS PURNOMO

Dua Tafsir Blusukan Bareng Jokowi-Ahok

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, menghabiskan waktu bersama dengan blusukan, Kamis, 27 Februari 2014. Ini pertama kalinya mereka kompak blusukan, karena biasanya Ahok—panggilan akrab Basuki—lebih banyak bekerja di balik meja kerjanya.


Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan ada dua kemungkinan yang melatar belakangiblusukan Jokowi-Ahok. Kemungkinan pertama, Ahok akan memainkan peran sebagai DKI-1 jika Jokowi menjadi calon presiden.

"Bisa jadi Jokowi seperti memberitahukan kepada Ahok terkait kinerjanya selama ini, perannya dia menjadi DKI-1 itu apa, biar tidak kaget kalau nantinya Ahok mengantikan posisinya," kata Yunarto saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Februari 2014.

Hipotesis yang kedua, kata Yunarto, adalah mengenai pembagian tugas mereka. Saat ini, dia melanjutkan, muncul berbagai masalah seperti kerusakan bus Transjakarta yang baru, lambatnya normalisasi sungai, hingga terhambatnya proyek monorel. "Mungkin ini kesepakatan mereka, karena biasanya Ahok yang di kantor dan lebih sering bertemu kepala dinas, mereka melihat masalah itu langsung di lapangan," ujarnya.

"Tapi ini hanya spekulasi saya. Kedua(kemungkinan)nya baik dan mendukung. Kalau Jokowi jadi capres dan digantikan Ahok, itu baik, dan kalau ini hanya pertukaran tugas mereka, itu juga baik,” kata Yunarto menegaskan. 
AFRILIA SURYANIS

Jokowi Maju, 8 Partai Tergusur

TEMPO.CO, Jakarta--Delapan partai terancam tidak bisa bercokol di Dewan Perwakilan Rakyat jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo aliasJokowi menjadi calon presiden. Dalam sigi terbaru yang digelar sejumlah lembaga nasional, kedelapan partai itu diprediksi tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen, yakni 3,5 persen suara sah nasional sebagai syarat menempatkan wakil di DPR.


Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuhda, menjelaskan, kekuatan figur bekas Wali Kota Solo itu dapat mengakselerasi elektabilitas partai. “Namun sekaligus menjadi alasan partai tersebut untuk tidak dipilih atau publik tidak memilih,” kata Hanta saat memaparkan hasil survei lembaganya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad 26 Januari 2013.

Survei Pol-Tracking Institute sepanjang 16-23 Desember 2013 yang dirilis kemarin menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan hanya memperoleh 3,42 persen suara dari 1.200 responden di 33 provinsi. Padahal, partai yang berdiri sejak 1973 ini tidak pernah absen di DPR. Pada Pemilu 2009, misalnya, PPP mendapat 37 kursi DPR dengan 5.533.214 atau 5,3 persen suara sah nasional.

Selain PPP, Partai Kebangkitan Bangsa hanya dipilih 3,25 persen responden dalam survei yang digelar pada 16-23 Desember 2013 di 33 provinsi itu. Disusul Partai Hanura dengan 3,09 persen suara, Partai Nasional Demokrat 3,09 persen, Partai Keadilan Sejahtera 2,67 persen, Partai Amanat Nasional 1,92 persen, Partai Bulan Bintang 0,25 persen, dan pendatang baru, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dengan 0,08 persen.

Hasil sigi yang hampir serupa pernah digelar Indo Barometer pada 14-15 Desember 2013. Indo Barometer memperkirakan kursi DPR hanya dikuasai enam partai sesuai hasil Pemilu 2014. Keenam partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28 persen), Partai Golkar (14,2), Partai Gerindra (9,2), PKB (7,1), Demokrat (5,4), dan PAN (4,2).

Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengatakan partai kecil bakal sulit mendongkrak suara karena Jokowi lekat dengan PDI Perjuangan. Menurut Adjie, yang harus dilakukan partai kecil adalah mencari tokoh populer sebagai daya tarik, seperti Yusril Ihza Mahendra dari PBB, dan mendongkrak suara lewat calon legislator di daerah pemilihan. “Karena tokoh partai lain tidak populer,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho, mengaku tidak pernah risau akan hasil survei karena bisa saja banyak terjadi margin error atau kesalahan-kesalahan. Ia pun tidak yakin popularitas Jokowi dapat mempengaruhi perolehan suara PKS. "Kalau populer tapi tidak dicalonkan, ya, ngapainjuga?" ujarnya ketika dihubungi Tempo, kemarin malam.

Senada dengan Taufik, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice RioCapella ragu elektabilitas Jokowi mampu merontokkan kesempatan 6-8 partai untuk duduk di DPR. "Mungkin berpengaruh, tapi tidak sampai sedahsyat itu. Akan ada turbulensi dan keadaan bisa berbalik setelah pemilu legislatif," ujar dia.

NURUL MAHMUDAH | TIKA PRIMANDARI | RIZKI PUSPITA SARI | BOBBY CHANDR

Popularitas Jokowi Selamatkan PDIP

TEMPO.CO, Jakarta--Peneliti dari Center forStrategic and International Studies, J. Kristiadi, mengatakan kasus korupsi beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai ini. Alasannya, selain karena korupsi merata di hampir semua partai besar, PDIP memiliki Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.


"PDIP kan punya Jokowi, yang tengah digandrungi masyarakat,” tutur Kristiadi, Sabtu 30 November 2103 lalu.

Sebaliknya, Kristiadi menambahkan, kasus korupsi bisa berbalik melambungkan popularitas partai itu asalkan pemimpin PDIP bersikap tegas. “Jangan sampai partai memberi isyarat membela, serahkan saja semua ke hukum,” ucap dia.

Kini beberapa kader PDIP harus berurusan dengan hukum. Kamis pekan lalu, anggota Komisi Keuangan DPR, Izedrik Emir Moeis, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia didakwa menerima suap US$ 432,9 ribu dari kontraktor dalam tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung.

Pada pekan yang sama, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan mantan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahmenetapkan politikus PDIP yang juga Bupati Karanganyar, Rina Iriani Ratnaningsih, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan subsidi perumahan senilai Rp 18,4 miliar.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menuturkan, elektabilitas PDIP bisa dijaga jika partai itu mengusung Jokowi. Namun, kalau PDIP mengusung Megawati Soekarnoputri, kemenangan akan sulit diraih.

Adapun Direktur Riset Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan PDIP diuntungkan karena korupsi yang melibatkan kader-kadernya dinilai tidak sistemik. “Kalau PDIP terkena kasus sebesar Demokrat dan PKS, nasibnya pun tak akan jauh beda,” kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah optimistis partainya bisa meraih 27 persen suara dalam Pemilu 2014. Dalam Pemilu 2009, partai itu mendapat 14 persen suara.

TRI ARTINING PUTRI | SUNDARI | NUR ALFIYAH | EFRI RITONGA

Jokowi Capres, Demokrat Setia dengan Konvensi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan partainya akan konsisten di jalur konvensi dalam menghadapi pertarungan pemilihan presiden. Meskipun, kata Ramadhan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan diusung oleh Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan sebagai calon presiden. "Kami yakin pemenang konvensi nanti akan dapat bertarung dengan Jokowi," katanya saat dihubungi, Ahad, 2 Maret 2014.


Ramadhan mengatakan strategi Demokrat dalam pilpres ke depan yaitu terus mengkampanyekan pemenang konvensi ini. Menurut dia, semua peserta konvensi capres Demokrat merupakan figur yang sama kuat dengan Jokowi. "Mereka punya basis kuatnya sendiri, nanti tinggal kami bantu," katanya. 
Nama-nama seperti Gita Wirjawan dan Dahlan Iskan, kata Ramadhan, lebih unggul dibandingkan seluruh peserta konvensi. Ramadhan yakin kedua nama ini dapat bersaing dengan nama Jokowi. "Setidaknya berada dekat dengan orang nomor 1 di DKI Jakarta itu," ujarnya.

Lembaga survei PoliticalWave memperkirakan adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono Edhie Wibowo, harus berjuang keras untuk memenangi konvensi capres Demokrat. Lembaga survei tersebut menilai hanya dua nama dari peserta konvensi yang menarik perhatian publik. Yakni bekas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.

Dalam pemilihan calon legislator mendatang pun, kata Ramadhan, Demokrat tak menganggap satu partai sebagai lawan terberat. Semua partai, kata dia, memiliki kelebihan masing-masing. "Tiap-tiap partai politik punya basis konstituen yang sama kuat."

Setahun terakhir, nama Jokowi merajai sejumlah hasil survei calon presiden. Namun PDIP, selaku partai pengusung Jokowi saat naik ke kursi DKI 1, masih belum menunjukkan sinyal untuk mendeklarasikan bekas Wali Kota Solo itu sebagai capres. Alasannya, "Menunggu hasil pemilu legislatif terlebih dahulu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP kepada Tempo beberapa waktu lalu.

Jokowi menyerahkan soal pencapresan kepada partainya. "Kewenangannya ada di Ibu Megawati," katanya kepada Tempo beberapa waktu lalu. Sang Gubernur menyatakan masih ingin fokus mengurus permasalahan di Jakarta, seperti banjir, jalan rusak, dan kemacetan.

AMRI MAHBUB | TIM TEMPO

Ruhut: Bentuk Kabinet Bayangan Tanda Kehancuran PDIP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai pembentukan kabinet bayangan PDIP merupakan langkah yang tidak cerdas. Hal itu juga bertentangan dengan kultur budaya Indonesia.

"Ini tanda-tanda kehancuran mereka, ada 10 nama, padahal ada 1.000 lebih kader mau juga (jadi menteri)," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Ruhut mempertanyakan mengapa kabinet bayangan itu tidak disertakan nama calon presiden dan wakil presiden. Ruhut memandang hal itu aneh.

"Menteri emang dari langit, ini kebelet 10 tahun enggak berkuasa, jadi pecah kongsi di dalam," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, menegaskan partainya menyiapkan agenda pemerintahan ke depan sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan atau "Kabinet Bayangan" manakala PDI Perjuangan dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara RI dalam Pemilu 2014 mendatang.

Siapa saja nama-nama calon menteri kabinet bayangan yang disiapkan PDIP belum disebutkan. Namun Politisi Senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, ketika dikonfirmasi, Kamis (27/2/2014), menyebutkan sejumlah kader PDIP yang memiliki kompetensi layak jadi menteri dalam kabinet pemerintahan PDIP nanti.

Mereka diantaranya :

1. M. Prakosa Menteri Pertanian dan Kehutanan
2. Rokhmin Dahuri sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan
3. Sri Adiningsih sebagai Menteri Perdagangan
4. Maruarar Sirait sebagai Menakertrans
5. Hendrawan Supratikno sebagai Menneg PPN/Ketua Bappenas atau Meneg BUM
6. Hasto Kristianto sebagai Mensesneg dan Seskab
7. Arief Wibowo sebagai Menteri pertanahan atau Agraria
8. Budiman Sudjatmiko sebagai Menpora
9. Tubagus Hasanuddin sebagai Menteri Pertahanan
10. Arif Budimanta sebagai Menteri Keuangan.